MEDIA ASING RAMAI BAHAS PRABOWO YANG TOLAK BAYAR IURAN BOARD OF PEACE RP 17 TRILLIUN

JAKARTA, 24 MARET 2026 – Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menolak kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun) sebagai iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian telah menarik perhatian luas dari media internasional. Sejumlah kantor berita ternama dari berbagai negara menyoroti sikap Jakarta yang memilih berkontribusi melalui jalur non-finansial, sekaligus mengulas dinamika yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Sebelumnya, isu ini telah memicu polemik di dalam negeri karena dikaitkan dengan potensi beban pada anggaran negara. Klarifikasi langsung dari Presiden Prabowo telah memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.

BERNAMA: INDONESIA TIDAK PERNAH BERKOMITMEN FINANSIAL

Kantor berita Malaysia, Bernama, dalam laporannya berjudul "Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo", menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar Rp 17 triliun. Media tersebut menekankan bahwa BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.

"Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS," ujar Presiden Prabowo pada Minggu (22/3/2026).

Bernama juga mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan kewajiban keanggotaan, sehingga partisipasi dalam BoP tidak bergantung pada kontribusi dana tetap. Laporan ini juga memperdalam konteks dengan menyebut bahwa Indonesia bahkan tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari lalu, di mana berbagai negara telah menjanjikan total 17 miliar dollar AS (sekitar Rp 289 triliun) untuk rekonstruksi Gaza.

"Sejak awal ketika kami diundang bergabung, saya sudah mengatakan kami tidak pernah berkomitmen secara finansial sama sekali," tegas Presiden Prabowo.

Selain itu, Bernama menyoroti arah kontribusi Indonesia yang lebih fokus pada pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan, termasuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta pembangunan fasilitas seperti rumah sakit di Palestina.

CNA: PERNYATAAN PRABOWO MEREDAKAN KEKHAWATIRAN FISKAL

Channel News Asia (CNA) dari Singapura, dalam artikel berjudul "Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role", menggarisbawahi aspek kontroversi domestik dan kekhawatiran fiskal yang muncul sebelum klarifikasi resmi diterbitkan. Media tersebut menyoroti bahwa pernyataan Presiden Prabowo bertujuan untuk meredakan kekhawatiran publik terkait potensi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ada dua jenis keanggotaan—jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu," jelas Presiden Prabowo.

CNA juga mengupas dinamika kebijakan yang terjadi sebelumnya, termasuk pernyataan pejabat Indonesia yang sempat membuka kemungkinan sumber dana dari anggaran pertahanan. Hal ini dipercaya menjadi alasan mengapa isu tersebut menjadi sangat sensitif di dalam negeri.

Media berbasis Singapura ini juga memperluas pembahasan dengan mengaitkan struktur BoP, termasuk draf piagam yang menyebutkan bahwa kontribusi besar dapat memberikan hak keanggotaan permanen. Namun, Gedung Putih telah membantah adanya biaya minimum, menyebutkan bahwa kontribusi tersebut merupakan bentuk "komitmen mendalam terhadap perdamaian".

Lebih jauh, CNA menyoroti peran konkret Indonesia yang justru dinilai signifikan di lapangan, yakni rencana pengiriman hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. "Indonesia tidak masuk daftar kontributor finansial karena saya tidak menjanjikan uang. Tapi kami siap menyediakan pasukan penjaga perdamaian, dalam jumlah berapa pun yang dibutuhkan," tegas Presiden Prabowo.

Namun demikian, CNA juga mencatat bahwa rencana pengiriman pasukan tersebut masih tertunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, sekaligus menyoroti syarat politik yang kompleks, termasuk persetujuan dari pihak Palestina hingga kelompok Hamas.

AFP: KRITIK TERHADAP SKEMA "PAY-TO-PLAY"

Agensi France-Presse (AFP) mengambil sudut pandang lebih kritis dengan menyoroti persepsi global terhadap skema keanggotaan BoP dalam artikel berjudul "Indonesia says no to $1bn fee for Trump's 'Board of Peace' seat". Media asal Prancis ini menekankan bahwa kebijakan kontribusi 1 miliar dollar AS untuk keanggotaan permanen telah memicu kritik karena dinilai menyerupai sistem "pay-to-play" yang pernah menjadi perbincangan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk tidak membayar iuran tersebut dipandang sebagai sikap menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keanggotaan lembaga internasional.

AFP juga menyoroti tekanan domestik yang dihadapi Presiden Prabowo, termasuk kritik dari kelompok Muslim di Indonesia terkait keterlibatan dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Selain itu, media tersebut memberi penekanan pada dimensi geopolitik yang lebih luas, termasuk peran Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dalam membentuk BoP pasca gencatan senjata di Gaza.

AFP juga mencatat sikap tegas Presiden Prabowo yang tidak menutup kemungkinan menarik diri dari BoP jika ternyata tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak memberikan manfaat yang nyata bagi Palestina.(red)