Kondisi Memprihatinkan Jalan Parungkuda–Pakuwon: "Jalan Butut Pulang Kampung" Menjadi Sorotan Publik

SUKABUMI, 2 APRIL 2026 – Sebuah ironi pembangunan kembali terungkap di Kabupaten Sukabumi. Ruas jalan penghubung Parungkuda–Pakuwon yang seharusnya menjadi nadi mobilitas masyarakat, kini justru berubah menjadi medan ujian keselamatan yang dijuluki warga sebagai "Jalan Butut Pulang Kampung".

Kondisi infrastruktur ini tidak lagi dalam kategori rusak ringan, melainkan telah mencapai titik kritis. Lubang-lubang besar menganga lebar, permukaan aspal hancur tak beraturan, serta sistem drainase yang buruk menyebabkan genangan air yang permanen. Bahaya semakin nyata saat malam tiba, di mana minimnya penerangan jalan umum membuat pengendara harus berjuang melawan kegelapan dan risiko kecelakaan yang mengintai.

"Setiap kali melintas, kami merasa sedang mempertaruhkan nyawa. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun seolah tidak ada perhatian serius," ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.

SOROTAN LEGISLATIF: TANGGAPAN ATAS KELUHAN MASYARAKAT

Isu ini memanas setelah video kondisi jalan yang memprihatinkan viral di media sosial. Menanggapi kemarahan publik, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ujang Fathulaton, angkat bicara menyoroti lemahnya manajemen pemeliharaan infrastruktur.

Istilah "Jalan Butut Pulang Kampung" yang diserukan masyarakat dinilainya sebagai kritik keras yang mencerminkan kegagalan dalam menghadirkan pelayanan dasar yang layak.

"Jalan ini menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran aktivitas ekonomi. Kondisi yang terbengkalai ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Pihak terkait harus segera mengambil langkah nyata dan terukur," tegasnya.

DINAS TERKAIT DIDUGA ALPA, PERTANYAAN TANGGUNG JAWAB MENGEMUKA

Di tengah sorotan tajam ini, muncul pertanyaan besar mengenai peran dinas teknis selama ini. Fakta di lapangan menunjukkan kerusakan yang bersifat kronis dengan indikasi pengabaian, antara lain:

- Kerusakan parah yang berlangsung dalam jangka waktu panjang

- Tidak berfungsinya penerangan jalan umum

- Masalah drainase yang menyebabkan genangan air terus menerus

- Minimnya respons dan tindak lanjut terhadap aduan warga

Situasi ini memunculkan dugaan adanya kelalaian, lemahnya pengawasan, hingga potensi ketidaksinkronan program antar instansi. Warga menilai, kerusakan yang dibiarkan begitu lama bukan lagi sekadar kelambanan birokrasi, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat.

"Jika dibiarkan terus begini, ini sudah masuk kategori pembiaran yang membahayakan nyawa warga," tegas salah satu tokoh masyarakat.

TEKANAN PUBLIK KIAN KUAT

Dengan telah bersuaranya DPRD dan meluasnya informasi di ruang publik, beban tanggung jawab kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan dinas terkait. Masyarakat menuntut bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga kejelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi yang memberikan kepastian tindakan. Sementara itu, warga tetap harus melintas dengan penuh kewaspadaan di atas jalan yang menyimpan bahaya maut.(red)