Jusuf Kalla Soroti Ketidaksetaraan Gaji Pejabat Negara – Wacana Potong Gaji Menteri Dinilai Tidak Sesuai

JAKARTA, 22 Maret 2026 – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat isu terkait wacana pemangkasan gaji menteri yang tengah diperbincangkan publik. Ia menyoroti bahwa besaran gaji menteri saat ini sudah berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan pejabat pada lembaga negara lainnya, sehingga langkah pemotongan dinilai tidak sesuai konteks.

Menurut Kalla, gaji pokok para menteri hanya berkisar Rp19 juta per bulan – jumlah yang jauh di bawah penghasilan direktur utama (Dirut) badan usaha milik negara (BUMN). "Jika kemudian dipotong lagi, jelas akan semakin terlihat kesenjangan yang luas antara gaji menteri dengan Dirut BUMN," ungkapnya dalam pertemuan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu (21/3/2026).

Ia juga menegaskan bahwa penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan lebih tinggi dibandingkan para menteri. "Anggota DPR mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Maka jika gaji menteri harus dipotong, berapakah sisa yang akan diterima untuk menjalankan tugas berat yang diemban?" tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kalla menyampaikan bahwa persepsi masyarakat terkait tunjangan bagi menteri tidak sepenuhnya benar. "Para menteri tidak menerima tunjangan seperti yang sering dibayangkan publik. Yang ada hanya biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan, bukan tunjangan pribadi," jelasnya.

Pernyataan dari mantan pemimpin negara ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jernih terkait struktur gaji pejabat negara, serta pentingnya menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab jabatan dengan kompensasi yang diterima.(red)